Home / RUBRIK / ARTIKEL / OPINI PEMBACA / JANGAN PERNAH ‘MAU’ CELAKA DI SUKABUMI
Oleh: Irawan Danismaya, Skep., Ners., MKep. Dosen STIKES Sukabumi dan Ketua PPNI Kota Sukabumi dan Praktisi Kegawatdaruratan

JANGAN PERNAH ‘MAU’ CELAKA DI SUKABUMI

Dirgahayu Kota Sukabumiku yang Ke-103 ! Perayaan tahun ini tentu sangat terasa berbeda karena segudang prestasi mampu diraih dengan sangat membanggakan di segala bidang. Sebagai warga kota yang hampir 18 tahun tinggal di kota ini, penulis pun bisa merasakan beragam pencapaian pembangunan kota yang tetap konsisten dalam visinya di bidang pelayanan jasa, pendidikan dan kesehatan. Tak bisa dipungkiri bahwa kepemimpinan Walikota terpilih beserta jajarannya sukses memberikan pelayanan publik yang wajar tanpa pengecualian.

Kota Sehat level tertinggi, rumah sakit gratis bagi seluruh warga, sampai juara perawat teladan tingkat nasional merupakan beberapa contoh prestasi di bidang kesehatan dalam satu tahun terahir. Sebuah pencapaian yang bisa menjadi momentum untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi seluruh warga Kota Sukabumi, termasuk pelayanan gawat darurat medik. Yaitu suatu bentuk pelayanan publik di bidang kesehatan dari pemerintah Kota yang harus dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi setiap warganya ketika mengalami cedera atau bencana.

Cedera atau bencana dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan menimpa siapa saja. Jumlah angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota mencapai 137 kejadian, dan 218 orang telah menjadi korban jiwa dari total kejadian selama tahun 2016. Sebanyak 73 orang meninggal dunia, 7 orang luka berat, dan 138 luka ringan disebutkan Kasatlantas Polres Sukabumi Kota, AKP Agoeng Ramadhani (27/2/2017).

Meski tidak termasuk dalam 10 negara di dunia dengan angka kematian tertinggi akibat kecelakaan, tapi menurut estimasi dari WHO, rata-rata korban jiwa yang meninggal dunia di jalanan Indonesia sebesar 15,3 orang per 100.000 penduduk. Dan sayangnya upaya untuk mengatasi persoalan tersebut hanya ditujukan pada penyebab kecelakaan saja, serta melupakan apa yang seharusnya dilakukan pada korbannya sesaat setelah cedera terjadi.

Apa yang bisa dilakukan oleh penolong pertama saat menemukan korban di wilayah Kota Sukabumi ? kemana dia harus meminta bantuan pertolongan ? berapa lama bantuan akan datang ke lokasi kejadian ? ke rumah sakit mana korban akan dibawa ? ……rentetan pertanyaan yang menurut penulis saat ini tak bisa dijawab. Di satu negara maju, seorang kasir toserba terampil melakukan resusitasi jantung paru pada korban serangan jantung, dan kemudian ambulans berikut alat kejut jantungnya tiba menjemput kurang dari 15 menit setelah telepon darurat 911 dipijit.

Di setiap wilayah distrik mereka memiliki Ambulans medis dengan tenaga terlatih yang siaga 24 jam siap merespon setiap panggilan. Tim Medis, Polisi dan Rescue/damkar berada dalam satu kantor dengankomando terpadu yang disebut alarm center. Lalu nomor berapa yang saudara akan pijit untuk meminta bantuan medis di kota ini.

Saat terjadi bencana dengan korban massal lebih merepotkan lagi. Survey kesiapsiagaan tanggap bencana yang dilakukan mahasiswa STIKES Sukabumi dalam kurun tahun 2012 sampai 2016 pada beberapa gedung pusat keramaian seperti gedung perbelanjaan dan perkantoran, pasar, terminal bahkan rumah sakitnya teridentifikasi sangat tidak siap jika bencana terjadi. Berpikir bahwa, “bencana tak mungkin terjadi atau mudah-mudahan tidak terjadi, dan jikapun terjadi bencana itu adalah takdir illahi” merupakan budaya yang menjadi sebab utama tidak siaga.

Silahkan tes dengan bertanya kepada sekuriti atau manajernya, apakah mereka paham bagaimana cara menolong korban yang tidak sadar, menghentikan perdarahan atau memindahkan korban cedera tulang belakang.

Silahkan bayangkan juga jika rumah sakit mengalami kebakaran atau ancaman bom, siapa yang harus membawa pasien keluar dari gedung ? faktanya karena jumlah petugas lebih sedikit dibanding jumlah pasiennya, maka penunggu pasienlah yang harus dilibatkan.

Dan ini tak sesederhana yang diduga karena setiap minggu bahkan setiap 3 hari sekali, pasien keluar masuk silih berganti. Sepertinya wajib meniru apa yang dilakukan pramugari yang tak pernah bosan memberitahukan cara berespon saat darurat di setiap penerbangan. Jika satu ambulan saja sulit parkir di depan UGD, bagaimana jika 5 ambulan datang berbarengan mengirim korban bencana.

Masyarakat mencari keamanannya sendiri dengan cara membentuk kelurahan siaga bencana dan patungan membeli ambulan desa. Hal itu terbukti dengan banyak berseliweran ambulan bertuliskan nama kelurahan atau mesjid tertentu di jalanan kota. Tujuannya tentu agar mudah mendapat angkutan jika darurat harus ke rumah sakit. Mereka tidak paham bahwa jalan napas yang tersumbat 6 menit saja bisa merusak otak secara permanen.

Mereka juga tidak tahu bahwa salah cara mengangkat/memindahkan akan menyebabkan kelumpuhan korban. Dan mereka pasti tidak tahu bahwa tanpa alat kejut jantung, upaya resusitasi jantung paru hanyalah sia-sia tanpa hasil. Ketidaktahuan yang menyelamatkan Pemerintah Kota dari tuntutan warganya sendiri atas pelayanan publik yang buruk. Padahal tinggal pilih saja pasal mana dari peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini yang bisa dipakai sebagai dasar tuntutannya.

Kecepatan ditemukannya korban, siapa penolong pertamanya, dan seberapa cepat datangnya pertolongan lanjut merupakan 3 kunci di fase pra rumah sakit yang harus dipenuhi jika berharap korban selamat dan tidak cacat. Sedangkan pada fase selanjutnya, rumah sakit hanya berperan sebagai tempat rujukan korban dan tak bisa berbuat banyak jika korban datang dengan kondisi sudah buruk.

Artinya kualitas hidup korban di rumah sakit nanti, akan sangat bergantung pada apa yang dia dapat sejak di tempat kecelakaan dan bantuan selama perjalanan ke rumah sakit. Sebuah periode waktu perjalanan korban gawat darurat yang disebut sebagai the golden hour. Konsep waktu tersebut bukan sekedar pada lamanya waktu, tetapi lebih pada benar tidaknya pertolongan yang didapat korban pada 1 jam setelah kejadian cedera.

Jawaban untuk semua persoalan ketidaksiapan dalam pelayanan gawat darurat harian dan situasi bencana massal ini yaitu Pemerintah Kota Sukabumi harus segera memulai membangun sebuah Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). SPGDT merupakan pelayanan gawat darurat harian yang mampu memberikan bantuan kepada seorang penderita gawat darurat secara terpadu dan terintegrasi. Lalu jika terjadi bencana dengan korban massal, hanya dengan menambah tenaga dan sarana yang sedang beroperasi 24 jam ini maka otomatis SPGDT akan berubah bentuk menjadi Sistem Pelayanan Gawat Darurat dalam Bencana (SPGDB). Ini berarti bahwa tidaklah mungkin penanggulangan bencana akan bagus jika pelayanan gawat darurat hariannya buruk. Konsep inilah yang digaungkan oleh Prof. Aryono P. Pusponegoro pendiri Ambulan Gawat Darurat 118 Jakarta sejak tahun 80-an.

Keharusan untuk membentuk SPGDT bagi wilayah Kota atau Kabupaten semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Mentri kesehatan Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Di situ disebutkan bahwa SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

Indonesia adalah sebuah negara yang layak disebut sebagai daerah supermarket bencana. Beragam jenis bencana dengan berbagai tingkat kerugian minimal sampai resiko tak terhitung pernah terjadi di negeri ini. Ketidakmampuan negara untuk berespon saat bencana nasional seperti tsunami di Aceh, terbukti dengan negara sahabat datang terlebih dulu ke lokasi bencana. Umumnya penolong pertama yang berlatar belakang non kesehatan atau pelayan publik (polisi, guru, security dll), mereka menolong korban dengan pengetahuan minim dan alat seadanya. Sungguh malang nasib korban gawat darurat di negara kita. Pengalaman berkali-kali mengalami bencana hendaknya semakin membentuk kesadaran setiap pejabat pelayan publik di negara tercinta ini tentang pentingnya membangun sistem pelayanan gawat darurat.

Di usianya yang lebih seabad ini, Pemerintah Kota Sukabumi tidak boleh merasa puas sebelum SPGDT terwujud. Karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) hanya efektif dalam mengevakuasi korban beberapa jam setelah bencana terjadi. Mereka butuh waktu untuk mencapai lokasi kejadian dan mereka bukan petugas kesehatan yang terlatih.

Tim Penolong Gawat Darurat yang dibentuk di bawah kordinasi Dinas Kesehatan hanya terlihat setahun sekali siaga di pusat keramaian saat hari raya atau siaga berjaga pada acara-acara tertentu saja. Jika para pejabat pemda memiliki akses cukup mudah dalam pelayanan gawat darurat, maka kami warga kotapun memiliki hak yang sama.

Semoga kupasan singkat ini bisa memberi tambahan semangat pembangunan bagi siapapun nanti yang akan melanjutkan roda pemerintahan menjelang pilkada serempak. Akhirnya karena kita hidup di kota yang belum memiliki SPGDT, maka jangan pernah (mau) celaka di Kota Sukabumi !…. Hati-hati berkendara di jalan, terapkan gerakan masyarakat hidup sehat dan menjauhkan diri dari stress adalah langkah bijak selama menunggu realisasi SPGDT di Kota Sukabumi. Salam sehat. (*)

loading...

About admin

x

Check Also

MENCARI PEMBENARAN DAN KEBENARAN

Hampir mayoritas manusia  termasuk di dalamnya penulis-cenderung masih belum bisa memilah dan ...