Home / RUBRIK / ARTIKEL / OPINI PEMBACA / DAYA SAING SEBAGAI KUNCI EKSISTENSI DALAM GLOBALISASI
Oleh : H. ASEP HIKMAT, HR Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab.Sukabumi/Dosen STISIP Widyapuri Mandiri

DAYA SAING SEBAGAI KUNCI EKSISTENSI DALAM GLOBALISASI

Pembangunan merupakan proses dan upaya untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan yang telah direncanakan pada periode waktu tertentu.  Guna mencapai hal tersebut maka minimal ada tiga komponen besar yang harus saling berkolaborasi posisitif yakni pemerintah, para pebisnis (pengusaha) dan masyarakat lainnya.

Pemerintah berperan sebagai lokomotif pendorong, fasilitator sekaligus dinamisator dengan fungsi utamanya mengatur agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat serta memenuhi hajat hidup rakyat;  Sector bisnisl lebih berperan sebagai eksekutor pembangunan baik yang pendanaannya bersumber dari Negara/pemerintah (APBN, APBD)maupun non pemerintah yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.

Adapun masyarakat lainnya seperti NGO/LSM dan Perguruan Tinggi lebih berperan pada aspek pengawasan secara umum serta kajian-kajian ilmiah agar hasil-hasil pembangunan sesuai dengan regulasi yang ada dan juga memenuhi harapan serta tuntutan publik serta ikut mendorong lebih berdayanya masyarakat baik dari sisi pengetahuan maupun ketrampilannya untuk mengisi program-program pembangunan yang digalakan pemerintah.

Kolaborasi positif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat inilah sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi tercapainya tujuan bernegara.

Salah satu isu yang masih menjadi sorotan publik terkait pembangunan di negeri ini adalah di bidang konstruks baik jalan, jembatan maupun bangunan.  Berbagai keluhan kekecewaan terhadap hasil-hasil pekerjaan konstruksi  terutama jalan, sepertinya tak henti-henti menjadi pemberitaan di berbagai media.

Pemerintah dalam hal ini selalui menjadi pihak pertama yang paling dipersalahkan, tentu saja hal tersebut berkaitan dengan masalah ‘kebijakan’ dan anggaran yang dikeluarkan serta dalam hal pengawasannya.

Aspek kebijakan tersebut yakni terhadap implementasi Undang-Undang Noor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi serta peraturan pengganti lainnya yang diberlakukan.

Namun demikian, secara teknis operasional adalah wajar bila sorotan buruknya kinerja dan hasil pekerjaan konstruksi ditujukan juga kepada para pelaksana yakni penyedia jasa konstruksi atau para pengusaha jasa konstruksi yang banyak dianggap berkualifikasi tidak sesuai harapan atau kurang berkompeten dalam bidangnya.

Beberapa aspek yang masih dipertanyakan publik antara lain ; pemahaman dan kesadaran pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas hasil konstruksi.

Dari ketiga variable kelemahan tersebut, maka akan berpengaruh terhadap buruknya kinerja penyedia jasa konsruksi misalnya terhadap pemahaman dan ketaatan hukum, kontrak, aturan-aturan keteknisan, waktu pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya.

Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saat ini termasuk perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua pihak terutama para pengusaha dituntut lebih jeli dan kreatif serta inovatif untuk meningkatkan daya saingnya sehingga tidak saja cukup puas menjadi pemain inti pembangunan di dalam negeri, tetapi juga mampu menjadi ‘unggulan’ sehingga dapat bersaing dengan pemain (pelaku usaha) dari negara lain apalagi di era saat ini perekonomian dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah pasti diberlakukan.

Berbagai regulasi yang ada antara lain misalnya Perpres 54/2010 Junto Perpres 70/2012 dan perubahannya yakni Perpres 4 / 2015 serta regulasi lainnya,  mensyaratkan bahwa penyedia jasa konstruksi tidak hanya berfokus pada persyaratan administratif semata, tetapi juga harus memenuhi kualitas pekerjaan sesuai kontrak, tepat waktu sehingga hasil pekerjaannya dapat dievaluasi dengan baik dan benar.

Pengusaha juga harus memiliki kemampuan secara teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  Berkembangnya  kelompok profesi, merupakan dinamika kehidupan organisasi di mana para pelakunya dapat lebih focus melaksanakan perannya termasuk  para pelaku usaha jasa konstruksi.

Harapannya, berbagai asosiasi tersebut tidak hanya berperan sebagai forum komunkasi, tetapi harus mampu berperan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing anggotanya.

Lebih jauhnya, sebagai bagian dari masyarakat yang berperan menyelenggarakan atau mengerjakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, pelaku usaha jasa konstruksi diharapkan juga dapat lebih memainkan perannya dalam penyediaan berbagai infrastruktur untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, mendukung perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Adanya perbedaan persepsi, interpretasi terhadap maksud dan hal-hal substansial yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan aturan lainnya, hendaknya diminimalisasi bahkan ditiadakan melalui organisasi ini sehingga pada akhirnya tidak menghambat perkembangan jasa konstruksi dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan perkembangan yang ada, saat ini bidang usaha jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati masyarakat, hal ini dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.  Persoalannya, banyaknya jumlah perusahaan tersebut justru belum diikuti dengan meningkatnya kualifikasi dan kenerjanya.

Cerminannya adalah adanya kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan dan efsiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan tekonologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi realatif masih jauh dari harapan.

Hal ini sebabkan oleh persyaratan keahlian  yang tidak memadai, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum bisa dipenuhi secara optimal.  Kehandalan perusahaan untuk merebut persaingan hanya dapat diraih dengan profesionalisme, peningkatan daya saing dan penguasaan teknologi serta aspek manajerial.

Untuk hal itulan keberadaan berbagai organisasi profesi ini akan berhasil jika organisasi mampu mengaktualisasikan potensi yang dimiliki para anggotanya dan secara bersama-sama bekerja sebagai satu kesatuan yang solid dengan sinergitas yang tinggi antar berbagai stakeholders baik internal maupun dengan eksternal organisasi. (*)

loading...

About admin

x

Check Also

Mengenang Pejuang Emansipasi Wanita

MELAHIRKAN KARTINI-KARTINI MASA KINI MELALUI PEMBELAJARAN HOTS Dialah Raden Ajeng Kartini (R.A ...