Home / RUBRIK / ARTIKEL / OPINI PEMBACA / HUKUM HAKIM DAN KEADILAN
Oleh : Ispan Diar Fauzi Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana dan Founder IDF Center Law Sharing.

HUKUM HAKIM DAN KEADILAN

Goresan noda hitam kembali mewarnai perjalanan hukum di Indonesia. Oknum-oknum jahat aparat penegak hukum yang harusnya menegakan hukum malah menodai hukum, yang seharusnya menegakan keadilan malah jadi perusak keadilan (contempt of justice), hukum yang seharusnya dijunjung tinggi, tetapi faktanya malah dikebiri demi kepentingan pribadi.

Salah satu aparat penegak hukum yang kembali jadi sorotan adalah hakim, hal tersebut terjadi pasca KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Sebetulnya jika menengok kembali kebelakang Patrialis Akbar bukanlah satu-satunya hakim MK yang tersandung kasus, ada hakim lain yang sudah terlebih dahulu menjadi pesakitan yaitu Akil Mochtar yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua MK. Dapat dibayangkan MK sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) harus dikotori dan dinodai oleh tangan-tangan busuk oknum hakimnya sendiri.

Meskipun MK lahir pasca reformasi, kedudukan MK tidak berada dibawah Mahkamah Agung, melainkan sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan (vide Pasal 24 UUD 1945). Dan Jika melihat prasyarat, menjadi hakim MK bukanlah perkara mudah, adanya term“negarawan”dalam salah satu syaratnya, menandakan bahwa hakim MK harus benar-benar orang yang mempunyai integritas dan sudah tidak memikirkan urusan duniawinya.

Tak berbeda jauh, dilingkungan Mahakamah Agung pun ada beberapa oknum hakim yang tersandung perkara seperti suap, korupsi sampai skandal pribadi seperti yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Elvia Darwati yang terkena rajia saat berduaan dengan laki-laki yang bukan pasangan resminya.

Dalam catatan tim Analisis Media Komisi Yudisial, sepanjang tahun 2016 terdapat 28 pejabat pengadilan yang terdiri dari 5 non hakim dan 23 hakim yang kasusnya mencuat ke media, hal ini membuktikan bahwa reformasi hukum yang pernah di gagas oleh Presiden Jokowi belum sampai ke ranah penegak hukum (legal structure).

Dalam mitologi Yunani hakim dianggap sebagai wakil tuhan di dunia, jabatan hakim sangat mulia, sebagai garda terakhir masyarakat menggantungkan cita-cita keadilan. Jika hakimnya tidak mempunyai integritas apalagi sampai terlibat kasus, lalu kemana lagi masyarakat mengantungkan harapan luhur untuk mendapatkan keadilan?.

Realitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) sebagai titik awal mencari keadilan, saat ini sedang dalam kondisi yang memprihatinkan, meminjam istilah yang dikemukakan oleh Donal Black bahwa “downward law is greater than upward law” penegakan hukum di Indonesia itu ibarat sebuah pisau yang tumpul keatas tetapi sangat tajam ke bawah, benarkah demikian?.

Fakta empirik tidak bisa dielakan, sebagai contoh  kasus seorang nenek yang hanya mencuri tiga buah kakao akhirnya harus jadi pesakitan dan dijatuhi vonis satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan.

Lalu bagaimana nasib terdakwa ataupun terpidana korupsi? Mereka yang telah merampas uang rakyat bebas melenggang kemana-mana, diistimewakan, bahkan yang sedang menjalani masa pemidanaan pun leluasa keluar masuk penjara.

Masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang di meja hijaukan, hal tersebet tentunya mengindikasikan ada anomali dalam penegakan hukum di Indonesia, yang lemah dijamah, yang kuasa bebas kemana-mana, yang korupsi tidak diadili, itulah ironi hukum di Indonesia. Apakah penegak hukum kita sudah kehilangan hati nuraninya dan tak lagi mempertimbangkan moralitas dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa? Entahlah..

Jika saja tulisan ini dibaca oleh para pengambil kebijakan (policy maker), saya mengusulkan agar ada reorientasi penegakan hukum kedepan, pendekatan punitip (pemidanaan) dalam kasus-kasus ringan seperti diatas, harus mulai ditinggalkan dan diganti dengan upaya pendekatan restoratif (pemulihan) ataupun non litigasi, juga harus diingat hukuman/pemidanaan bukanlah sebagai pilihan utama (premium remedium), melainkan sebagai pilihan terakhir dalam rangka penegakan hukum (ultimum remedium).

Dan yang paling penting dalam penegakan hukum itu adalah bagaimana memulihkan masyarakat/individu kedalam posisi semula (aman), itulah doktrin asas restitutio in integrum.

Meskipun saya sadar pendekatan penegakan hukum dengan metode restoratif di Indonesia saat ini baru diterapkan dalam sistem peradilan anak (UU No 11 Tahun 2012), tetapi tidak menutup kemungkinan pendekatan restoratif ini dapat juga diterapkan dalam kasus-kasus yang lain, tergantung good will dan keseriusan para pengambil kebijakan.

Hukum yang berkeadilan

Jika melihat latar belakang sejarah (historical background) sistem hukum yang dianut Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum (legal positivism), akibatnya ada pengkultusan terhadap aturan hukum yang tertulis. Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib berpedoman pada undang-undang tertulis dengan menegasikan aspek-aspek non hukum. Dengan demikian tujuan utama yang hendak di capai dalam aliran ini adalah kepastian hukum (prosedural justice).

Padahal jika berbicara hukum maka selalu sepaket dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Postulat tersebut didukung oleh pandangan Aristoteles yang menghendaki bahwa tujuan hukum yang sesunguhnya adalah untuk mencapai keadilan.

Bagi hakim keadaan seperti ini sangatlah membingungkan, disatu sisi dengan tradisi positivisnya hakim harus berpedoman pada undang-undang tertulis yang bermuara pada kepastian, tetapi disisi lainnya hakim juga harus memperhatikan rasa keadilan (sense of justice) yang dirindukan oleh masyarakat.

Ketika ada pertentangan mana yang harus didahulukan antara kepastian hukum dengan keadilan, Gustav Radbruch berpendapat bahwa yang harus diutamakan adalah keadilan barulah kepastian hukum, pandangan Gustav Radbruch ini dikenal dengan asas prioritas.

Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch tersebut, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Pasal tersebut seharusnya dijadikan pegangan bagi para hakim untuk keluar dari rigiditas cara berhukum yang selama ini menajadi orientasi utama dalam tradisi positivisme hukum.

Jika saja semua hakim berpedoman kepada pasal tersebut, maka tidak akan ada lagi nenek yang hanya mencuri kakao lalu dipidanakan. Biarkan kasus tersebut menjadi bahan renungan dan pelajaran bagi penegak hukum kedepannya.

“Summun ius summa injuria”keadilan tertimggi adalah ketidakadilan tertinggi, meskipun demikian “fiat justica ne fereat mundus” tegakan keadilan agar langit tidak runtuh.

loading...

About admin

x

Check Also

Mengenang Pejuang Emansipasi Wanita

MELAHIRKAN KARTINI-KARTINI MASA KINI MELALUI PEMBELAJARAN HOTS Dialah Raden Ajeng Kartini (R.A ...