Home / UTAMA / Perkuat Pengawasan TKA

Perkuat Pengawasan TKA

SUKABUMI – Terkuaknya keberadaan tiga tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di pabrik bata, Kampung Legoknyenang Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi yang diduga ilegal, ternyata dinilai menjadi fenomena memilukan di tengah regulasi pemerintah tentang TKA.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi berhasil membekuk tiga TKA ilegal pada Rabu (4/1) sore. Tiga WNA ini diketahui bernama Ling Huy (46), Cheng Micie (45) dan Ling Chikuy (40). Sehingga wajar, ada anggapan WNA ilegal sudah mulai masuk ke daerah pelosok salah satunya Sukabumi.

Hal ini dikatakan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Sukitman Sudjatmiko. Ia mengatakan, tiga WNA menjadi gambaran menjamurnya TKA ke daerah-daerah pelosok, khususnya TKA asal China.

Padahal, kata Sukitman, sejatinya regulasi pengawasan ketenagakerjaan dari pasal 42-49 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 sudah jelas melarang TKA unskill (tak memiliki keahlian) untuk dipekerjakan di Indonesia. “Kasus yang terjadi di pabrik bata, merupakan sebuah keniscayaan yang harus disikapi secara profesional dalam rangka mendorong regulasi pemerintah,” jelasnya kepada Radar Sukabumi.

Sukitman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (Sarbumusi NU) ini meminta, di era pertukaran pekerja yang kian kuat, semua pihak harus memperkuat sisi pengawasan ketenagakerjaan. Terutama dinas terkait di daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat.

Di antaranya, harus memperkuat peran pengawasan dan penyidik PNS (PPNS) di Dinas Tenaga Kerja. Hal ini penting, kata Sukitman, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran terhadap penggunaan TKA ilegal maupun TKA unskill. “Paling utama yang harus diperhatikan, pengawasan harus ditingkatkan. Bahkan, lebih bagus ada unsur Tripartit (serikat buruh, apindo dan pemerintah) di dalamnya,” ungkap Joy sapaan akrab Sukitman Sudjatmiko.

Tak hanya itu, monitor perusahaan yang berada di daerah, harus lebih ditingkatkan sesuai dengan mekanisme Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Sehingga, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tepat sesuai dengan kebutuhan.

Di samping itu, tentunya pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga harus tegas memonitor seluruh perusahaan di daerah dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat serta mendorong keterlibatan Tripartit. “Pelibatan Tripartit penting, karena secara realitas mereka lebih mengetahui kondisi perusahaan di mana mereka bekerja,” katanya.

Merujuk pada kasus temuan TKA ilegal di Sukabumi, Sukitman menilai, jelas merupakan pukulan telak bagi pengawasan ketenagakerjaan yang tidak efektif. Meski begitu, dirinya berharap dengan digantinya kepala Disnaker baru, diharapkan akan memberikan pengawasan yang lebih kuat. Tentu di dalamnya juga dapat melibatkan Tripartit daerah.

Bila perlu, kata Sukitman, membentuk posko pengaduan tentang TKA ilegal dan TKA unskill, sehingga dorongan masyarakat untuk mengadukan jadi lebih paham. “Dampak intensifnya pengawasan tentu diharapkan mampu merespons tidak hanya terkait kasus TKA ilegal dan TKA unskill tetapi semua kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Sukabumi,” tukasnya.

Sementara itu, Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Dewi Asmara menilai, bahwa pemerintah harus lebih selektif dalam menjaring tenaga kerja yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut perlu adanya revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35/2015 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Revisi ini sebagai bentuk proteksi agar tidak seenaknya TKA masuk ke Indonesia. Kita dari komisi XI sudah mengusulkan revisi peraturan TKA,” ujarnya usai melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kota Sukabumi.

Dikatakannya, banyak kasus contoh seperti di Bali dan Sidoarjo. Warga asing asal Peru menggunakan visa turis ternyata jadi pelaku pembobol ATM. Juga belum lama ini di Kabupaten Sukabumi yang tertangkap WNA Tiongkok yang berkeja tanpa izin dengan memanfaat visa turis. “Kondisi ini dikhawatirkan akan berlangsung terus menerus jika seandainya tidak ada bentuk pembatasan kembali tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia,” ujarnya.

Dengan kondisi ini, kata Dewi, menjadi sebuah ironi. Di satu sisi pekerja asing cukup marak, tapi di sisi lain angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi. “Ini sangat tidak adil. Masih banyak warga Indonesia juga yang mampu,” ujarnya.

Makanya, perlu adanya peningkatan pengawasan dan kewaspadaan dari pemerintah. Bukan berarti semua turis dari negara manapun bisa seenaknya masuk. Tapi jangan juga semua negara digeneralisasi. “Perlu adanya pembatasan dan pemilahan,” tandasnya.

Pengamatannya sejauh ini, kata Dewi, melihat jumlah pengawas tenaga kerja di setiap daerah di Indonesia masih relatif kurang. Karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah mengatur ketat soal izin mempekerjakan tenaga asing.

“Ini jadi tugas pemerintah daerah. Harus ada penegasan ke setiap pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga asing. Jika pengusaha melanggar, harus ada sanksinya. Misalnya menutup sementara operasional pabrik mereka sebelum dokumen tenaga kerja asingnya dilengkapi,” ungkapnya.

Begitu halnya dengan para wakil rakyat di setiap daerah harus lebih proaktif. Anggota DPRD pun memliki kewenangan dari segi pengawasan. “Semua pihak harus terlibat mengawasinya. Kok kita yang di pusat tahu kondisi di daerah, tapi waki rakyat di daerah sendiri tidak tahu. Mari bersama-sama,” pungkasnya. (cr10/bal/e)

loading...

About admin

x

Check Also

Tanah Sengketa Bakal Dihijaukan

SUKABUMI – Jika pemenang lelang sudah ditetapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memutuskan ...