Home / RUBRIK / ARTIKEL / OPINI PEMBACA / Catatan Dua Tahun Jokowi-JK
Oleh: Ali Rif’an

Catatan Dua Tahun Jokowi-JK

Oleh: Ali Rif’an

Oleh: Ali Rif’an

Usia kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap dua tahun pada 20 Oktober 2016. Selama dua tahun itu, ada sejumlah capaian membanggakan, tapi ada pula catatan evaluasi.

Salah satu capaian yang ditorehkan Jokowi-JK ada di bidang kesehatan melalui penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan kartu Indonesia sehat (KIS). Dua kebijakan tersebut dinilai sangat membantu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Capaian lain yang patut diapresiasi adalah pembangunan infrastruktur. Kebijakan pemerintah di bidang itu perlahan tapi pasti sudah mulai terasa di belahan bumi Nusantara. Di era Jokowi-JK, visi pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.

Dalam hal ini, pemerintah secara getol melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, hingga pasar. Tak tanggung-tanggung, dana yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia pada 2016 sebesar Rp 313,5 triliun.

Selain itu, di bidang pendidikan sama halnya. Selain menerapkan kartu Indonesia pintar (KIP) dan memperhatikan kesejahteraan guru, kebijakan ”menganulir” ujian nasional (unas) sebagai syarat kelulusan menuai pujian. Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti juga mendapatkan apresiasi karena dinilai dapat menumbuhkan semangat cinta bangsa.

Torehan-torehan itulah yang kemudian membuat tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi-JK, menurut hasil survei Center For Strategic & International Studies (CSIS) Agustus 2016, meningkat dari 50,6 persen pada tahun pertama menjadi 66,5 persen di tahun kedua.

Meski demikian, salah satu catatan atau evaluasi penting di era pemerintahan Jokowi-JK tentu terkait dengan bidang ekonomi. Pasalnya, hingga saat ini berbagai persoalan pelik masih menghinggapi masyarakat. Antara lain sulitnya mencari lapangan kerja, rendahnya daya beli masyarakat, hingga masih tingginya harga kebutuhan bahan pokok.

Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil sigi Poltracking yang mengatakan bahwa dua persoalan pokok bagi masyarakat saat ini adalah mahalnya harga-harga kebutuhan pokok (55,8 persen) dan susahnya mencari lapangan kerja (13,9 persen).

Memang ada yang mengatakan, saat menerima tongkat estafet pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Jokowi dihadapkan pada kondisi kurang menguntungkan. Perekonomian Indonesia sedang kurang baik akibat limbungnya perekonomian global pada 2008 gara-gara krisis finansial di Amerika Serikat (AS).

Krisis finansial AS itu lantas menjalar ke berbagai negara, menggembosi harga komoditas pertambangan, sektor yang sejak awal 2000-an menjadi motor utama penggerak ekonomi Indonesia. Akibatnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2012 tak tertahankan (Jawa Pos, 17/10/2016).

Namun, jika itu yang menjadi alasan, tentu tidaklah tepat. Dua tahun Jokowi-JK memimpin dengan slogan ”Kerja, Kerja, dan Kerja” seharusnya sudah mampu mendobrak segala kebekuan di sektor ekonomi. Apalagi, reshuffle menteri di sektor ekonomi sudah pernah dilakukan.

Catatan berikutnya adalah bidang politik. Kehidupan politik di era pemerintahan Jokowi-JK relatif kurang sehat karena kekisruhan di tataran parpol terbilang cukup banyak. Ada konflik internal Partai Golkar hingga berkepanjangan. Ada pula kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam konflik itu, sejumlah pihak menuding pemerintah ”ikut menabuh genderang” sehingga konflik internal partai yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan menjadi sulit dan alot.

Bukan hanya itu, di bidang hukum sama halnya. Jokowi dinilai gagal menerapkan gagasan ”revolusi mental” karena masih banyak pejabat publik yang terjerat korupsi. Sebagai contoh, adanya operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah kepada daerah dan pimpinan lembaga negara belakangan ini menunjukkan bahwa konsep revolusi mental masih berjalan di tataran retorika alias masih belum menjadi aksi nyata. Bukan hanya itu, pemerintahan Jokowi-JK juga masih dianggap tebang pilih dalam penegakan hukum.

Memang baru-baru ini presiden mengeluarkan gebrakan terkait penegakan hukum dengan membuat apa yang disebut operasi pemberantasan pungli (OPP). Namun, gebrakan tersebut dinilai hanya mampu menembus pungli kelas teri. Sementara pungli kelas kakap masih bergentayangan.

Menyongsong tiga tahun usia pemerintahan ke depan, kita berharap pemerintahan Jokowi-JK benar-benar menunjukkan tajinya. Pasalnya, bila membuka lembaran janji-janji kampanye mereka saat pilpres, rasa-rasanya banyak program yang masih mangkrak di jalan. Sembilan butir Nawacita masih belum terlaksana secara paripurna.

Pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan upaya-upaya radikal guna memperbaiki performa kinerja dengan membumikan berbagai program yang telah dicanangkan. Di sini pemerintah harus mampu menyisir persoalan-persoalan pokok (prioritas) yang dihadapi masyarakat untuk segera ditangani.

Bila dalam tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya presiden menitikberatkan pembenahan hal-hal yang mendasar seperti infrastruktur, perhubungan, dan aspek-aspek fungsional lainnya, pada tahun ketiga mendatang perbaikan yang dilakukan harus semakin konkret. Selain itu, kita ingin gagasan revolusi mental bukan sekadar mantra dalam kampanye, tapi benar-benar dijalankan semua kalangan untuk mengubah pola pikir dan pola tindak agar ”kewarasan” dalam menjalankan pemerintahan terjadi di segala lini. (*)

 

*)Manajer Riset Poltracking Indonesia

About admin

x

Check Also

MUI dan DNK, Antara Takdir dan Kedewasaan

BEBERAPA hari ini, saya jarang memosting tulisan, bukan berarti tidak menulis, kecuali ...