Home / RUBRIK / ARTIKEL / OPINI PEMBACA / Sesat Pikir Remisi Koruptor
Oleh : ARADILA C.I. IDRIS Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

Sesat Pikir Remisi Koruptor

Oleh : ARADILA C.I. IDRIS Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

Oleh :
ARADILA C.I. IDRIS
Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

PERATURAN Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012) merupakan bagian dari politik hukum pemerintah dalam upaya memberantas dan memerangi kejahatan luar biasa.

Salah satu bagian terpenting dari politik hukum PP 99/2012 adalah pengetatan pemberian remisi bagi kejahatan korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan luar biasa lainnya.

Politik hukum PP 99/2012 ingin menunjukkan bahwa pemerintah tidak menoleransi pelaku-pelaku kejahatan luar biasa dengan tidak memberikan potongan hukuman. Meski begitu, pemberlakuan PP 99/2012 dapat dikecualikan jika pelaku kejahatan memenuhi persyaratan yang diatur PP 99/2012.

Sangat logis kiranya jika PP 99/2012 memperketat pemberian remisi bagi pelaku kejahatan luar biasa. Selain mencerminkan rasa keadilan, pengetatan remisi merupakan bentuk perlawanan dan komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan tersebut. Sayangnya, Kemenkum HAM berupaya merevisi PP 99/2012.

Meski merevisi PP bukanlah hal yang haram dilakukan, perlu dicermati kembali poin yang menjadi perubahan dalam revisi PP 99/2012.

Dua Alasan Pemerintah dalam merevisi PP 99/2012 setidaknya mendasarkan argumentasi pada dua alasan pembenar. Pertama adalah hak narapidana untuk men dapatkan remisi sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 14 ayat (1) secara jelas menyebutkan sejumlah hak narapidana, termasuk hak mendapatkan remisi. Pemerintah beranggapan, pengetatan pemberian remisi sebagaimana diatur dalam PP 99/2012 telah melanggar hak narapidana karena banyak narapidana kejahatan luar biasa yang tidak mendapatkan remisi.

Argumentasi yang dibangun pemerintah agaknya sumir dan tak berdasar. Jika merujuk pada UU Pemasyarakatan, meski hak-hak narapidana telah diatur dalam pasal 14 ayat (1), UU memberikan hak bagi pemerintah untuk mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaannya.

Pemberian remisi tidak dapat dila kukan secara serta-merta karena UU telah memberikan hak dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur syarat pemberian remisi dan tata cara pemberiannya. Jika dikaitkan dengan PP 99/2012, dapat dibangun argumentasi bahwa pemberian remisi bagi pelaku kejahatan luar biasa tidak dihapuskan.

Hak tersebut masih melekat pada tiap-tiap narapidana yang memenuhi syarat. Selain itu, Mahkamah Agung da lam putusan judicial review No 51P/HUM/2013 dan No 56P/HUM/2013 telah menyatakan bahwa pengetatan remisi dalam PP 99/2012 tidak bertentangan dengan hukum.

Mahkamah menilai bahwa pengetatan remisi merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakter kejahatan. Kedua, pelonggaran remisi merupakan salah satu jalan dalam mengurai persoalan overcapacity lapas. Jika mengacu pada data yang tersaji dalam sistem database pemasyarakatan dapat dilihat bahwa per Juli 2016 total tahanan dan napi di lapas berjumlah 198.815 orang. Jumlah ini melebihi kapasitas normalnya yang hanya mampu menampung 118.969 orang.

Dengan jumlah itu, persentase overcapacity lapas telah mencapai angka 167 persen. Sayangnya, pemerintah luput untuk melihat data pemasyarakatan secara lebih jernih. Jika merujuk pada data sistem database pemasyarakatan dapat dilihat bahwa jumlah nara pidana korupsi berjumlah 3.632 orang.

Angka ini sangat kecil dibandingkan jum lah narapidana narkoba. Per Juli 2016, total ada 40.424 narapidana narkoba yang di kategorikan sebagai bandar/pengedar dan 20.469 na rapidana narkoba yang dikategorikan sebagai pengguna.

Total ada 60.893 orang narapidana kasus narkoba. Jumlah narapidana kasus narkoba merupakan jumlah terbesar penghuni lembaga pemasyarakatan. Karena itu, penyusunan revisi PP 99/2012 dalam konteks mengurai persoalan kepadatan lapas harus berfokus pada narapidana kasus narkoba, bukan kasus korupsi.

Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa dalam konteks pemidanaan, sangat penting bagi pengguna untuk direhabilitasi dan bukan dipenjara.

Kebijakan Ideal Revisi PP 99/2012 yang mencoba mengurai kepadatan lapas haruslah didudukkan dalam dua kerangka pemikiran. Pertama, tetap memperketat syarat pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi.

Dihilangkannya syarat justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi, selain tidak signifikan mengurangi persoalan overcapacity lapas, akan menghambat upaya membongkar kasus-kasus korupsi. (*)

loading...

About admin

x

Check Also

Mengenang Pejuang Emansipasi Wanita

MELAHIRKAN KARTINI-KARTINI MASA KINI MELALUI PEMBELAJARAN HOTS Dialah Raden Ajeng Kartini (R.A ...