Home / RUBRIK / ARTIKEL / Catatan Redaksi / Tak Cukup dengan Surat
Vega Sukmayudha Event and Relationship Manajer

Tak Cukup dengan Surat

Vega Sukmayudha Event and Relationship Manajer

Vega Sukmayudha
Event and Relationship Manajer

BICARA Keterlaluan jelas ini sungguh. Betapapun besar dan banyaknya perusahaan di daerah ini, sangat naif jika calon pekerjanya yang bermimpi bisa memperoleh kesejahteraan, harus berjuang mencari pelicin untuk bisa bekerja dan berstatus sebagai buruh.

Ini terjadi. Ini cerita lama dan begitu klasik. Calon buruh, harus ‘diperas’ dulu manakala ia berkeinginan memperbaiki nasib. Sungguh ironi. Kabupaten Sukabumi, sepuluh tahun ke belakang terus bertransformasi dari daerah agraris menjadi semi industri. Pembangunan dan iklim investasi yang masuk menjadi peluang terbukanya lapangan kerja yang begitu luas. Semangat itu tentu berimbang dengan perubahan sosial kultur masyarakat yang semakin heterogen.

Saya kebetulan kecil dan tumbuh besar di daerah yang dulu daerah pertanian kini menjadi industri. Berdirinya pabrik dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya sangat dirasakan besar pengaruhnya.

Ekonomi bergerak. Perputaran uang begitu besar manakala lahan pesawahan atau kebun holtikultura telah berubah menjadi kamar petakan dengan beberapa pintu. Pekerja kini tak hanya orang-orang Sunda saja.

Heterogen suku begitu terasa ketika ‘pulang kampung’. Mereka beradu nasib di sini. Bertahan hidup dengan skill sebagai buruh di perusahaan garment, alat kecantikan, AMDK atau komoditi lainnya.

Ini peluang besar sebetulnya agar uang terus berputar dan iklim investasi terus terjaga. Saya bangga setiap bulan muda antara tanggal 1 sampai tanggal 10 semua pertokoan tradisional maupun modern khususnya di utara Sukabumi penuh pembeli. Manusia di mesin ATM begitu mengular. Ini artinya ekonomi daerah kita terus bergerak.

Hanya saja, catatan buruk soal calon pekerja dengan tindakan lancung oknum perusahaan atau broker berkedok preman, tentu harus menjadi perhatian serius.

Terlebih di perusahaan besar dengan jumlah buruh yang lebih dari 1000 orang. Pemerintah seharusnya memikirkan regulasi penerimaan buruh secara cermat. Ini penting, agar persoalan suap menyuap atau pemerasan secara halus yang terjadi, tidak lagi terjadi. Di dalamnya, jelas ada jalur yang melibatkan banyak pihak. Ada budaya yang terjadi secara sistemis.

Calon pekerja yang awalnya hanya berpikir apakah diterima atau tidak ketika melamar pekerjaan, bisa dibuat gusar bukan main. Broker buruh ini bisa terang-terangan. Menawarkan posisi manakala duit yang bicara.  Mereka yang tak berduit, siap-siap saja surat lamarannya berada di tong sampah atau tumpukan file bekas tak terpakai.

Pemerintah seharusnya belajar dari kasus rekrutmen calon pekerja di PT Siam Cement Grup (SCG) Indonesia, Cikembar. Ini belum setahun terjadi. Saat kasus itu menguak, ada  makelar yang menemui calon pekerja secara langsung, ada penampung duit hasil setoran makelar, dan jelas, ini ada otaknya.

Meski internal perusahaan membantah keras ada oknum yang bermain dan polisi yang belum sepenuhnya membongkar kasus tersebut, di lapangan, asumsi-asumsi keterlibatan mafia kakap rekrutmen tenaga kerja ini bisa dirasakan.

Ada banyak perusahaan yang menyisakan cerita ‘malang’ calon pekerja yang gagal karena tak bisa membayar ‘ongkos’ bekerja. Modusnya dan pelakunya bisa macam-macam. Di tangan oknum tenaga keamanan atau security, oknum serikat pekerja atau lewat preman-preman sekitar perusahaan, lamaran tersebut bisa masuk dan diproses dengan pelicin. Tarifnya, variatif. Bisa ratusan ribu, jutaan atau belasan juta.

Tergantung pos. Mau posisi buruh biasa atau tenaga adm yang bekerja di ruangan dingin berAC. Kecenderungan yang terjadi saat ini lebih kepada pembiaran. Ini jelas tak baik untuk investasi yang terus digembor-gembor pemerintahan Marwan-Adjo. Tak cukup dengan surat teguran atau peringatan keras saja.

Standar pengawasan pemerintah tak boleh lemah syahwat dengan keterbatasan SDM atau anggaran. Tak boleh juga tunduk dengan tekanan segelintir pihak yang terusik jika fenomena itu dipersoalkan. Ini negara. Siapapun harus patuh dan taat pada aturan. Banyak cara yang bisa diambil.

Selain kerjasama penegakan hukum dengan petugas keamanan untuk membongkar jaringan tersebut, pemerintah selayaknya harus merubah sistem penempatan tenaga kerja di dalam daerah. Calon pekerja, tak cukup dibekali dengan kartu kuning saja. Harus ada pelatihan untuk memperoleh sertifikat khusus bekerja dan ini dilakukan secara periodik dan berjenjang. Beri mereka skill tambahan sebagai prasyarat ketika akan bekerja di perusahaan yang dituju. Percuma pemerintah memiliki badan pendidikan dan latihan (bandiklat) jika tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ini semua tentu bisa berjalan manakala ada kerjasama bagus dengan para pengusaha. Tidak bisa pemerintah saja. Ajak bicara mereka sedari awal manakala akan menanamkan investasi secara besar di daerah ini. Mereka butuh pekerja dengan jumlah sekian, kita siapkan sejak awal. Bagusnya, lowongan kerja masing-masing perusahaan, bisa dibuka dan diakses satu pintu melalui disnaker. Caranya boleh memakai cara manual atau online.

Toh, pemerintah jelas wajib memfasilitasi calon pekerja. Tentu dengan keterampilan dan sertifikat di tangan yang berhak masuk dan mendapat skala prioritas. Manakala loker dibuka, calon tenaker yang hendak bekerja di perusahaan tertentu bisa langsung masuk tanpa ada alur panjang yang harus dilalui. Setelah diterima bekerja, mereka yang memiliki skill tambahan, tentu tidak perlu susah payah untuk melakukan penyusaian diri dengan pekerjaannya.

Melakukan ini memang susah-susah gampang. Yang terpenting, mulai dulu dengan kemauan yang kuat untuk membongkar akar masalah dan mencari solusinya secara tepat. Sukabumi jangan sampai tak menjadi lebih baik gara-gara fenomena yang membudaya ini, tapi terus dibiarkan tanpa tindakan tegas dan solusi rill. (**)

About admin

x

Check Also

Saatnya Berlari !!!

KABUPATEN Sukabumi sudah saatnya harus menjadi tua-tua keladi. Menjadi sepuh yang memiliki ...