Home / UTAMA / Berita Pengerahan Babinsa Belum Terbukti Benar

Berita Pengerahan Babinsa Belum Terbukti Benar

JAKARTA-Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen M. Fuad Basya, mempertanyakan pemberitaan yang menyebut ada pengerahan dari bintara pembina desa (Babinsa) kepada warga tertentu untuk memilih pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Sebelumnya, Kompas.Com mewawancarai seorang warga di kawasan Jakarta Pusat yang mengaku diresahkan oleh pendataan orang yang mengaku Babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Kapuspen tegaskan, tidak ada pendataan. Kalau pun ada, pasti pendataan itu untuk menjalankan pemetaan sosial, misalnya apakah daerah tempatnya berdinas itu rawan tawuran, rawan banjir, longsor atau bencana lain. Karena salah satu tugas Babinsa itu juga untuk membantu warga menangani bencana.”Kalau ada Babinsa yang mendata untuk pemilu, terlalu nekat dia mengatakan dirinya Babinsa , itu bunuh diri,” tegas Fuad saat diwawancarai live oleh Kompas TV beberapa saat lalu (Kamis sore, 5/6).

Dia mengatakan, seorang Babinsa yang berdinas atau dalam tugas pasti mengenakan pakaian dinas dan di pakaian itu tertera namanya.
TNI pun sudah melakukan pengecekan ke lapangan, termasuk ke Koramil yang dilaporkan dalam pemberitaan itu dan ke orang yang melaporkan. Namun sampai saat ini TNI belum mendapat bukti pelanggaran itu.”Yang melaporkan itu juga belum kasih data, cuma mengatakan ada pria badan tegap mendatangi dan katakan dirinya Babinsa,” ungkap Fuad.

Karena itu, Fuad meminta kepada media massa, agar kalau mendapatkan berita yang menuding TNI tidak netral seharusnya lebih dulu menanyakannya ke TNI sebelum isu menyebar luas.”Berikan ke kami sebelum berita menyebar. Cepat informasikan ke TNI. Ada rantai komando jelas dalam TNI, jangan sampai meledak dulu (isunya),” tegasnya.

“Sampai sekarang saya belum dapatkan bukti. Yang melaporkan itu juga belum kasih data. Tapi kalau orang itu mengaku Babinsa, berarti di bodoh karena itu jelas melanggar netralitas TNI,” tambah dia. (ald)

loading...

About

x

Check Also

Benur Antara Hukum dan Kebutuhan, 12 Jam Raup Keuntungan Rp15 Juta

AKTIVITAS menangkap Benur (benih) Lobster dilarang keras oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri ...